Bangun Integritas Pajak, Zero Tolerance Untuk Korupsi

oleh
Andi Setiawan, Kepala KPP Madya Bandung

Saat ini, pajak menjadi andalan pendapatan negara. Lebih dari 80% APBN berasal dari pajak. Hal ini, menjadikan Dirjen Pajak menjadi tumpuan yang diandalkan negara.

“Target pajak kita sekitar Rp 1400 trilyun,” tutur Andi Setiawan Kepala KPP Madya Bandung. “Kami berharap, bisa lebih dari apa yang ditargetkan”.

Andi pun menjelaskan pentingnya pajak bagi negara dalam menyejahterakan rakyatnya. “Kita itu, dari bangun tidur hingga tidur lagi tidak bisa lepas dari peran pajak”.

“Bangun tidur menyalakan listrik dan gas. Disana ada peran pajak. Menyekolahkan anak, memakai jalan ke kantor, hingga menjaga kesehatan. Pun ada peran pajaknya. Tahun ini, untuk pendidikan Rp 400 triliun dan kesehatan Rp 440 triliun dari APBN”, tambah Andi.

Dengan gaya becanda, Andi menyebut mereka yang hanya ingin menikmati manfaat pajak tetapi menghindari kewajiban pajak, seperti penumpang gelap. “Mereka ingin naik bis atau kereta yang aman dan nyaman, tetapi tidak mau beli karcis”.

Karena itu, upaya sosialisasi tentang pajak, baik dari sisi kewajiban maupun manfaatnya terus disampaikan kepada masyarakat. Meningkatnya pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bisa menjadi indikasi meningkatnya kesadaran tentang pajak.

“Tidak apa-apa bila pembuatan NPWP itu mungkin sekedar syarat melamar kerja, membuka rekening bank atau berurusan dengan leasing. Sekalipun penghasilannya masih dibawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), sehingga mereka adalah wajib pajak yang NE (non efektif). Tetapi intinya, kesadaran akan pajak mulai dirasakan. Pada sisi lain, kita berharap wajib pajak NE ini bisa memiliki penghasilan yang lebih baik”, tutur Andi.

Bukan hanya sosialisasi dan edukasi tentang pajak yang gencar dilakukan Dirjen Pajak, tranformasi budaya kerja pun nampak serius dilakukan. Perubahan pendekatan kepada wajib pajak, nampak dirasakan langsung masyarakat. Pajak tidak lagi bagai hantu yang menakutkan, tetapi hadir seperti sahabat yang mendekat.

“Kami pun serius wujudkan zone integritas (di kantor pajak). Kantor pajak menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Artinya, wilayah yang bebas dari perilaku korup,” serius Andi.

“Zero tolerance, tidak ada toleransi bagi tindakan korupsi, pungli dan sejenisnya. Wajib pajak cukup bayar sesuai kewajibannya.Tidak ada bayar macam-macam lagi”, pungkas Andi. (ria)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *